NU KETAPANG - Maraknya aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akhir-akhir ini menuai polemik dan menjadi perbincangan hangat diberbagai media massa dan media sosial. Banyak para tokoh, termasuk ormas dan OKP secara tegas menolak dan mendesak DPR RI untuk menghentikan proses legislasi RUU HIP.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ketapang, Drs. H. Satuki Huddin, M.Si. memandang, bahwa dengan maraknya aksi penolakan RUU HIP, paling tidak menurutnya ada dua hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa itu. Pertama, Sebagai sebuah strategi dalam rangka untuk mengembalikan masyarakat Indonesia, terutama umat Islam kepada nilai-nilai Pancasila.
Menurut Satuki, Ketika RUU HIP dimunculkan, walau isunya adalah komunisme, tetapi secara sadar atau tidak, bahwa dari mereka sekarang ada pengakuan terhadap Pancasila. Terlepas apakah mereka itu karena terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang sengaja memprovokasi yang menjadikan sebuah isu nasional, atau karena memang mereka berangkat dari kesadaran mereka.
"Sekarang kelompok-kelompok yang mengadakan aksi itu rame-rame ingin membela Pancasila dan mereka mengaku Pancasilais, walau juga ada yang tidak hafal Pancasila. Padahal awalnya tidak sedikit dari mereka itu yang sudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan ideologi transnasiolisme, seperti salafi wahabi atau gerakan HTI yang ingin mendirikan khilafah." Ungkap H. Satuki kepada Suara NU Ketapang, Jumat (26/6) di kediamannya.
Kedua, Bagi kelompok ekstrim kiri, mereka merasa terpojok. Paling tidak dengan aksi atau gerakan penolakan RUU HIP itu menjadi barometer, bahwa ternyata umat Islam masih kuat. Indonesia tidak mudah dipermainkan. Dan itu menjadi salah satu kekuatan bagi umat Islam yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh mereka. Satuki juga mengakui dan tidak bisa menafikan, bahwa ada gerakan kelompok-kelompok yang ekstrim kiri, terutama eks PKI walau gerakan itu tidak nyata.
Menurut Satuki, dirinya malah membaca seperti kasus Porkas (sejenis SDSB. Jaman sekarang togel). Ketika Gusdur membuat kontroversi dengan melontar pernyataan Porkas hukumnya halal. Semunya ribut dan protes. Dengan melempar isu itu sebenarnya Gusdur menyindir para ulama yang mendiamkan Porkas. Ada kekhawatiran jika didiamkan maka Porkas dianggap halal. Akhirnya Pemerintah melarang peredaran Porkas di akhir tahun 80-an.
“Saya curiga disitu, dan endingnya larinya kesana, makanya saya melihat PKB cenderung diam, demikian pula PBNU diam tidak merespon berlebihan walau sudah mengeluarkan sikap. Saya sudah membaca ke sana. Makanya tidak terlalu juga saya menyikapi hal-hal semacam itu. Ungkap H. Satuki, Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Haudl Ketapang.
Sekarang yang merasa kepanasan, yaitu mereka para ekstrim kiri termasuk orang-orang HTI. Mereka sama-sama kena, tapi kelompok HTI itu lebih gencar memainkan isu. “Jadi isu ajaran komunisme, marxisme-leninisme yang dimunculkan, kebetulan di RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Disitu persoalannya, ada celah bagi mereka untuk menggoreng RUU HIP itu. Pungkas Satuki. (anuk).
