 |
| H. Satuki Huddin Ketua PCNU Ketapang menyampaikan sambutan pada acara Rakor dan Sarasehan Pendidikan oleh PC PERGUNU Ketapang, Senin (5/6/2023) di Aula lantai 3 Sekretariat PCNU Ketapang. |
NU KETAPANG - Ketua PCNU Ketapang Drs. H. Satuki Huddin, M.Si. meminta kepada Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Kabupaten Ketapang agar mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak terkait dan berkompeten untuk meninjau kembali kebijakan tentang status kewenangan SMA/SMK oleh provinsi, dikembalikan ke kabupaten.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi dan Sarasehan Pendidikan yang diselenggarakan PC PERGUNU Kabupaten bertempat di Aula lantai 3 Sekretariat PCNU Ketapang, Senin (5/6/2023).
Ketua PCNU Ketapang beralasan, agar ketika mengurus kepangkatan dan mutasi tidak mengalami kesulitan, dan tidak harus diurus ke provinsi. Demikian pula terkait dengan pembinaan dan pelatihan guna peningkatan SDM pada guru-guru di daerah tidak terhalang karena kewenangan.
Selain itu mantan guru Agama Islam SMA Negeri 2 Ketapang ini, juga menginginkan terkait penerimaan peserta didik baru di SLTA negeri perlu adanya pembatasan, tidak terlalu banyak. Oleh karena itu pula harus diatur dalam regulasi. Hari ini sekolah negeri banyak menerima sampai tujuh, delapan dan sembilan rombongan belajar.
"Alasannya karena guru banyak menumpuk di kota. Akhirnya sekolah dan madrasah swasta sedikit sekali menerima siswa. Oleh karenanya kedepannya harus seimbang. Yang swasta harus didorong bagaimana juga supaya maju," jelasnya.
Menyinggung perihal penerapan kurikulum dan pemahaman Ahlussunah wal Jama'ah (Aswaja) kepada guru-guru dan peserta didik, H. Satuki merespon positif, ia juga menilai masih banyak guru-guru warga NU yang tidak paham Aswaja, apalagi peserta didiknya.
"Maka saya minta, walau sekolah-sekolah negeri tidak ada kurikulum Aswaja, tetapi ketika mengajar bisa diselipkan tentang nilai-nilai Aswaja. Misalnya melalui kegiatan pesantren kilat yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Aswaja kepada peserta didik," pintanya.
Lebih lanjut dosen STAI Al-Haudl Ketapang ini, juga meminta kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Cabang PERGUNU untuk melakukan kajian, terkait kemungkinan di Kabupaten Ketapang lima tahun kedepan bisa mendirikan perguruan tinggi UNU (Universitas Nahdlatul Ulama).
"Kalau urusan lahan tak perlu khawatir. Insyallah kami akan menyiapkan. Oleh karena itu saya meminta dukungan penuh dari pimpinan pusat PERGUNU dan wilayah supaya di Ketapang ada perguruan tinggi NU," imbuhnya.
Permintaan itu menurut H. Satuki bukan tanpa alasan, Karena Kabupaten Ketapang memiliki potensi yang sangat besar. Pondok pesantren jumlahnya banyak. Kemudian ada sekolah-sekolah negeri dan madrasah aliyah. Harapannya mereka yang tidak bisa kuliah di luar daerah bisa kuliah di Ketapang.
Harapan Ketua PCNU Ketapang, kedepan PERGUNU menjadi salah satu sayap dari Nahdlatul Ulama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ketapang, terutama yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama.
Oleh karena itu, H. Satuki meminta dalam jangka dekat PERGUNU Ketapang segera untuk melakukan pendataan terhadap guru-guru NU di Kabupaten Ketapang. Juga meminta agar segera melakukan pengisian SIMAS (Sistem Informasi dan Manajemen Anggota Smart) PERGUNU, supaya bisa diketahui berapa jumlah guru yang berada dalam naungan Pergunu, khususnya di Kabupaten Ketapang.
"Jangan berfikir bahwa guru NU itu hanya ada di pondok pesantren yang hari ini ada 28 pondok pesantren di Kabupaten Ketapang. Tapi juga anggota PERGUNU ini ada di lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal, termasuk juga di negeri, minimal guru-guru agamanya," imbuhnya.
Di Kabupaten Ketapang menurut Satuki adalah mayoritas umat Islam, guru-gurunya pun mayoritas muslim, tetapi juga mayoritas Nahdlatul Ulama. Kalau kepala dinasnya dan kepala kemenagnya orang NU apalagi guru-gurunya.
"Oleh karena itu kita harus bangun kekuatan, segera diadakan pemetaan terhadap potensi SDM guru-guru yang ada di Kabupaten Ketapang. Supaya kita bisa menyusun program-program kedepannya. Seperti mengadakan bimtek metodelogi pembelajaran, kurikulum merdeka belajar. Bagaimana juga memanfaatkan media informasi teknologi untuk dikembangkan menjadi sarana media dalam pembelajaran," ungkapnya.
"Termasuk juga guru-guru yang keanggotaan PERGUNU yang hari ini belum mendapatkan sertifikasi, ini juga memang harus mendapat perhatian. Harus dikawal, agar betul-betul mendapatkan tunjangan profesi. Ini menjadi PR bagi PERGUNU," pungkasnya.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE., M.Si. menghadirkan pembicara utama pada kegiatan sarasehan Dr. Mujib Qulyubi, MH.I. (Dewan Pembina Pimpinan Pusat PERGUNU) dan Dr. Fadli Usman, ST. MT. (Wakil Rektor Institut Abdul Chalim Pacet Mojokerto Jatim).
Acara pembukaan Rakor dan Sarasehan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Kemenag, Polres, Kodim, Ketua IGI Ketapang, PGRI, rais syuriyah, wakil rais, wakil ketua dsn sekretaris tanfidziyah PCNU Ketapang, ketua lembaga, Banom NU. Hadir juga utusan PAC PERGUNU selaku peserta, para guru-guru pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya. (anuk)
