NU KETAPANG - Wakil
Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat H. Romawi Martin,
ME. meminta kepada seluruh pengurus NU yang hadir pada acara Konferensi Cabang
ke-12 NU Ketapang, pertama, agar pengurus NU tidak lagi mebahas berkaitan
dengan kontestan pesta demokrasi yang sudah berakhir dan sudah final, artinya
NU sudah menerima apapun hasilnya.
Pernyataan Romawi ini disampaiakan
pada acara penutupan Konferensi Cabang ke-12 Sabtu (29/6) di Ponpes
Hidayaturrahman Kalinilam Ketapang. Kedua, menurut Romawi, menjadi tantangan
baru bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama, bahwa secara tidak langsung NU mendapat jastifikasi
bagian penting dari pemerintah yang ada untuk masa yang akan datang.
Mengutip penyataan Rais ‘Aam
PBNU, Romawi mengatakan, cobaan mungkin godaan atau mungkin hal-hal diluar
nalar akan NU rasakan bersama. Oleh karena itu semua pengurus NU disemua
tingkatan harus bisa menyikapi semua ini dengan mengambil hikmah diatas hikmah
yang diberikan kepada NU.
“Kita tidak terlena dan bangga
bahwa NU bagian dari pemerintah, bukan itu yang diharapkan tapi bagaimana kita
memikirkan bersama-bersama tatkala kita berada dibagian pemerintah untuk
berpartisifasi ikut mensukseskan semua program pemerintah, terutama bagi jam’iyah
NU.” Kata Romawi.
Mengutip data BPS, bahwa data warga
Indonesia mencapai 80 juta berada dalam garis kemiskinan berdasarkan standar
bank dunia. Dan ternyata menurutnya, dari 80 juta tersebut 58 adalah warga NU. Tentu
menurut Romawi, dari jumlah 58 ini bisa diikhtiarkan untuk dikurangi minimal
menjadi 28 juta. Tidak boleh 58 juta itu lalu menjadi 70 juta, karena itu
menjadi bentuk kegagalan NU saat diamanati menjadi bagian dari pemerintah.
Tidak hanya menyinggung masalah
angka kemiskinan, tetapi Wakil Sekretaris PWNU Kalbar ini yang dulu pernah
menjadi tukang sapu sekretariat PWNU Kalbar, juga menyinggung dan mempersoalkan
kebijakan pemerintah pusat baru-baru ini yang harus dilaksanakan pemerintah
daerah, yaitu berkaitan dengan zonasisasi sekolah.
“Sebuah kebijakan pemerintah
dalam bidang pendidikan yang sangat terasa dan menjadi warning pagi pondok
pesantren yang dikelola NU, karena diyakini insyaaalh 90 persen pondok
pesantren adalah dikelola yang notabenenya adalah warga NU. Anak mau masuk
sekolah harus diukur jarak rumah ke sekolah, sehingga walaupun anak kita pintar
karena jarak lebih dari 2,8 km maka anak kita tidak bisa masuk ke sekolah itu.”
Kata Romawi.
Menurut Romawi, Zonasisasi
mungkin baik apabila didukung dengan pasilitas yang sama oleh negara dengan
standar yang sama. Tetapi selama tidak dilengkapi dengan pasilitas yang memadai
maka akan menjadi masalah baru bagi lembaga pendidikan itu, khususnya lembaga
pendidikan yang dikelola warga NU.
Selanjutnya Romawi juga meminta
kepada Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah, tatkala kepengurusan NU Ketapang
sudah tersusun maka kekuatan NU di Ketapang tidak menjadi hilang dan menjadi
kekuatan NU di Kalimantan Barat pada khususnya dimulai dari Ketapang dengan
memberi contoh. Dia meminta agara nanti diadakan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama
(MKNU) angkatan ke-2 di Ketapang yang melibatkan seluruh MWC, badan otonom dan
pengurus NU yang ditunjuk nanti oleh tim Formatur.
“Adakanlah MKNU di lembaga NU atau
pondok pesantren, karena kita akan mengenalkan kepada masyarakat yang mungkin
saat masih antipati dengan NU. Mari kita berani jangan takut untuk menampakkan
inentitas diri kita, bahwa kita adalah Nahdaltul Ulama.” Kata Romawi mengakhiri
sambutannya. (msh).
